Ma’ruf Amin: Keuangan Digital Tumbuh 8 Kali Lipat jadi Rp 4.500 T pada 2030

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memprediksi bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat pada 2030, dari nilainya sekitar Rp 600 triliun saat ini menjadi Rp 4.500 triliun. Oleh sebab itu, ia menyebutkan pentingnya upaya-upaya peningkatan literasi dan model bisnis yang ditopang oleh kebijakan yang afirmatif.

“Seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif,” kata Ma’ruf Amin dalam siaran pers, Senin, 13 Desember 2021.

Dengan begitu, menurut Ma’ruf, industri ekonomi dan keuangan digital bisa kian maju dan makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah dan asosiasi pun sepakat terus mendorong inklusi keuangan dan literasi keuangan digital, apalagi potensi dari ekonomi digital diproyeksikan bakal tumbuh pesat di masa mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sebelumnya menyebutkan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik.

Namun demikian, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan. Sebab, bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, literasi keuangan di Tanah Air masih jauh tertinggl.

OJK mencatat, pada 2019 Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 30,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan mencapai 76,19 persen. Sementara Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

“Meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya,” kata Luhut. “Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi.”

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bank sentral bersinergi dengan pemerintah serta para pelaku usaha mendorong upaya digitalisasi UMKM secara end-to-end di berbagai aspek.

Salah satunya dari sisi produksi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pemasaran melalui onboarding, dan memanfaatkan transaksi pembayaran digital untuk menciptakan UMKM yang berdaya saing dan berkelas.

Destry mengungkapkan pengguna QRIS saat ini telah mencapai 13,4 juta merchant di seluruh Indonesia, dengan 95 persen merupakan UMKM. “BI juga telah menyusun kerangka kerja Kebijakan Pengembangan UMKM BI yang bertujuan mendorong UMKM Indonesia agar memiliki daya saing, salah satunya adalah melalui program UMKM go digital.”

Selain itu, dalam mendorong keuangan digital, BI juga telah memiliki beberapa detail program digitalisasi UMKM yang disusun secara end-to-end untuk mengakselerasi inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI.

BISNIS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.